Pekan ini, Presiden Joko Widodo berjanji akan bersikap terkait polemik Polri-KPK. Sikap Presiden penting untuk memastikan lembaga penegak hukum dapat bekerja secara maksimal. Apakah Jokowi bisa keluar dari lubang jarum ini?
Polemik KPK-Polri telah berlangsung hampir tiga pekan lamanya. Publik disibukkan urusan dua institusi penegak hukum ini. Eskalasi antarpendukung tidak bisa dihindari. Ini bukti, polemik Polri-KPK makin tak produktif. Ini karena Presiden tidak segera bertindak.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menagih janji Presiden Jokowi yang bakal bersikap dalam menyelesaikan persoalan Polri-KPK. Ia berharap Presiden menepati janjinya untuk menyelesaikan persoalan tersebut pekan ini, sesuai jadwal praperadilan Budi Gunawan di PN Jakarta Selatan.
"Kita lihat hari ini kan ada lanjutan sidang praperadilan. Mudah-mudahan bisa selesai dengan tepat. Apakah hari ini atau besok atau lusa? Sehingga ada keputusan," ujar politisi Partai Gerindra ini, Selasa, 10 Februari 2015.
Dia berpendapat penyelesaian polemik Polri-KPK berlarut-larut yang berdampak merugikan banyak pihak. Semestinya, imbuh Fadli Zon, Presiden dari awal dapat segera mengambil keputusan dengan risiko yang harus diambil. "Hampir satu bulan dan saya kira berlalut-larut merugikan banyak pihak, banyak orang sehingga merugikan institusi KPK maupun Polri," cetus Fadli.
Sementara terpisah Wakil Ketua Komisi Hukum DPR RI Benny K Harman mengatakan lambatnya presiden dalam merespons persoalan Polri dan KPK akan berimplikasi serius terhadap kedua institusi khususnya Polri.
"Sikap Jokowi yang berlama-lama tangani masalah ini akan menciptakan disorder. Polisi seperti anak kehilangan induknya," kata Benny di sela-sela rapat internal Komisi Hukum DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa, 10 Februari 2015.
Menurut Benny, sikap berlama-lama Presiden membiarkan posisi puncak di institusi Polri memberi dampak yang serius terhadap penegakan hukum.
"Presiden harus jelaskan ke publik, apa alasan situasi seperti saat ini terus dibiarkan," ketus politisi Partai Demokrat ini.
Benny menyebutkan secara de jure, Budi Gunawan merupakan Kapolri yang telah disetujui DPR. Menurut dia, langkah melantik atau tidak melantik Budi Gunawan oleh Presiden merupakan tindakan administratif saja.
Sikap Jokowi terkait Polri dan KPK ini cukup penting untuk menyudahi polemik yang terjadi di dua institusi penegak hukum ini. Sejumlah opsi telah tersedia untuk dipilih. Kini kembali ke Presiden Jokowi, opsi mana yang akan dipilih? [mdr/fs]
0 komentar :
Posting Komentar